Anggota DPRD Syamsu Rijal: Distribusi Migor Curah Tidak Jelas

BARRU - Anggota DPRD Barru Syamsu Rijal, S.Pd., menegaskan, struktur pasar cenderung tidak sehat sehingga alur distribusi minyak goreng curah menjadi tidak jelas. 

Sekretaris Komisi II DPRD Barru inimengungkapkan hal tersebut diruang kerja Fraksi PDIP DPRD Barru, usai Konsultasi ke Dinas Perindustrian Prov. Sulsel, Selasa (26/4/2022).

Baca juga: Rachmat Gobel: Milenial Penggerak Ekonomi Halal

"Kalau kami bisa katakan struktur pasar itu cenderung tidak sehat. Alur distribusinya menjadi tidak jelas. Siapa distributor siapa agen. Kemudian distribusinya kemana. Apakah sampai kepenerima manfaat atau ada lagi pialang-pialang ditengahnya", sebut Politisi PDIP itu. 

Lebih lanjut dikemukakan dalam pertemuan konsultasi dengan Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Industri Dinas Perindustrian Prov. Sulawesi Selatan diharapkan bisa melakukan komunikasi dan kordinasi dengan Pemkab/kota untuk mengatur struktur pasar. 

Baca juga: Mindo Sianipar Dorong Semua Pihak Selesaikan Permasalahan Sampah

Dikatakan, kaitan dengan polemik distribusi didaerah, khususnya di Barru sepertinya ada pembiaran, meski diakui bukan berarti pemerintah tidak menangani. Dirinya mengaku sudah kordinasi dengan Dinas Koperasi UMKM tapi disisi lain Dinas ini juga tidak bisa berdaya karena memang pasokan yang kurang. 

Diakui, kondisi minyak goreng curah perhari ini dipasar-pasar tradisional disamping langka juga mahal. Bahkan kemasannya saja diduga direkayasa. 

Baca juga: Legislator Nasdem Sri Wahyuni Realisasikan Rusunawa Bagi Ponpes

"Bayangkan harga untuk 1/4 liter sampai lima ribuan. Artinya apa, jika 1/4 liter itu dikonversi keliter maka harganya menjadi Rp.20 ribu perliter. Nah kondisi ini sudah kami komunikasikan dengan Pihak Dinas Perindustrian Provinsi untuk mengambil sikap tegas bagaimana memerangi dan mengatur struktur pasar dan alur distribusi yang sehat", terang Rijal sembari berharap subsidi pemerintah betul-betul dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

(Ahkam/Syam)

Baca juga: Delegasi Dosen Non PNS dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Pertanyakan Status Kepegawaian