PANGKEP - Masyarakat desa Boddie, kecamatan Mandalle, kabupaten Pangkep, khususnya pecinta olahraga Bulu Tangkis yang menggunakan fasilitas umum GOR PB Ambos diresahkan oleh ulah Pemerintah Desa (Pemdes) Boddie yang menutup GOR secara sepihak.
Pantauan warta.co.id pada Jumat pagi (3/3/2023) tampak GOR tersebut disegel menggunakan seng plang dibagian pintu. Penutupan itu dilakukan sejak hari Selasa lalu. Hal tersebut, menuai protes dari berbagai kalangan masyarakat dan dinilai sebagai tindakan arogansi pemerintah desa.
Terkait dengan hal tersebut, Pemdes Boddie melalui Sekdes Ruslan Rais yang dikonfirmasi dikantor desa mengatakan bahwa, penutupan GOR itu hanya bersifat sementara sampai terbentuknya pengurus dan pengelola baru, dan itu merupakan kebijakan Kades Boddie.
"Betul pak, Pemerintah Desa Boddie melalui Kadus setempat melalukan penyegelan sementara GOR PB Ambos, sampai terbentuknya pengelola dan pengurus baru", bebernya.
Menurut Ruslan, GOR tersebut dibangun menggunakan dana ADD dan selama ini pengelola dan pengurus lama tidak ada pemasukan iuran yang masuk ke Bumdes.
"Jadi karena selama ini tidak ada pemasukan dari pengelola dan pengurus lama, maka Kades memerintahkan untuk menyegel sementara GOR tersebut sampai ada pengelola dan pengurus baru", imbuhnya.
Baca juga:
Mudaksir Anci Pimpin LMR RI Kabupaten Barru
|
Sementara itu, Camat Mandalle Mashud, S.Sos, M.Si., yang ditemui secara terpisah menyesalkan tindakan Pemdes Boddie yang menutup secara sepihak Fasilitas umum olahraga GOR PB. Ambos. Meski begitu kata dia, pihaknya akan segera melakukan langkah langka persuasif untuk menemukan solusi yang baik.
"Sebaiknya, GOR tersebut tetap dibuka sambil menunggu proses pembentukan pengurus baru. Agar kepentingan seluruh masyarakat khususnya dibidang olahraga bisa terpenuhi", ungkap Camat Boddie.
Senada dengan hal tersebut, Kapolsek Mandalle Iptu. Markarma Saleh, S.Sos., menyayangkan penutupan GOR tersebut. Menurut Kapolsek pihaknya sudah menemui Kades yang bersangkutan untuk membicarakan terkait penutupan GOR ini. Namun, pertemuan itu tidak menemukan solusi.
"Sebaiknya jangan ditutup karena itu menyangkut kepentingan umum. Jadi secepatnya kami akan segera melakukan musyawarah dengan pemerintah setempat untuk mencari solusi demi terjaganya situasi Kamtibmas", ujar Markarma.
(Ahkam)