Puber, Inovasi Perubahan Dilaunching Dinas Pertanian Barru

BARRU - Petani Puber Barru, Jadi Inovasi Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan, Ir. Ahmad MM, dalam rangka implementasi Proyek Perubahan di Daerah.

Puber merupakan singkatan dari Pupuk Berimbang dan dilaunching oleh Sekretaris Daerah DR. Ir. Abustan AB, M.Si bertepatan dengan Hari Kesadaran Nasional di Aula DPMD Barru, Pagi tadi, Jumat (17/6/2022).

Baca juga: Mentan Syahrul: Inilah Saatnya Jajaran Kementan Jadi Pahlawan Pangan Bagi Rakyat

"Proyek perubahan ini akan menjadi inovasi baru yang dapat menolong dan membantu petani menekan dan mengurangi biaya Saprodi yang di keluarkan petani sekaligus membantu pemerintah dalam alokasi pupuk khususnya pupuk subsidi, " sebut mantan Sekretaris BKPSDM Barru ini.

Dirinya menyebut bahwa Pemda selalu mendorong peningkatan produktivitas dalam mewujudkan swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional, sementara kebijakan pembatasan pupuk dan alokasi pupuk khususnya pupuk subsidi di kurangi bahkan harganya meningkat sdg program Luas Tambah Tanam (LTT) berkembang walaupun diera Pandemi. 

Baca juga: Mentan SYL Pastikan Stok dan Pasokan Telur Ayam Cukup

"Tujuan utama Puber adalah sebagai pedoman bagi petani memupuk tanaman di sawah yang nantinya dapat membuka android di aplikasi E-Puber mengenai kandungan unsur hara tanah terutama unsur makro seperti Nitrogen, fospor, kalium dan kandungan PH tanah, " urainya.

Disebutkan hal ini dapat mengurangi biaya sekaligus meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi akibat casity land meningkat.

Baca juga: Dedi Mulyadi: Kementan Perlu Ambil Langkah Cepat Tekan Penyebaran PMK Ternak

"Kami akan mendorong penyuluh melalui BPP agar pemanfaatan PUTS ( perangkat uji tanah sawah) dioptimalkan penggunaannya. Saat ini seluruh desa/ lurah sudah dilakukan pengambilan sampel uji tanah sawah dan kami sedang membuat aplikasi bernama E-Puber, Semoga kesejahtraan petani dapat di wujudkan, " pungkasnya.

(Ahkam/Humas Barru)

Baca juga: Syahrul Yasin Limpo Lakukan Pengendalian Stok Pangan di 34 Provinsi