Sosialisasi Peluang Kerja LN dan Migran Aman, Bu Dokter Gandeng BP3MI Sulsel

Barru-Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem drg. Hj. Hasnah Syam MARS, bersama  Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP3MI) Sulawesi Selatan Gelar Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migran Aman. Aula Bappelitbanda, Kamis (16/3/2023).

Baca juga: PT. WME Bawasalo Klarifikasi Isu Rekrutmen Tenaga Kerja Baru

Bupati Barru diwakili Staf Ahli Bupati, H. Sabirin Hafid, S. Sos. M. Si menyampaikan terima kasih kepada Anggota DPR RI. Komisi IX Fraksi Nasdem drg. Hj. Hasnah Syam MARS yang bekerja sama BP3MI Sulsel melaksanakan sosialisasi.

“Kita patut berbangga atas upaya Ibu Dokter yang telah mengedukasi masyarakat melalui sosialisasi, khususnya terkait Peluang Kerja Luar Negeri dan Migran Aman, ” ujarnya.

Baca juga: Koordinator Aksi Negosiasi Dengan Pihak Keamanan Atas Tuntutannya

Sementara itu Anggota Komisi IX DPR RI, Fraksi NasDem drg. Hj. Hasnah Syam MARS, mengatakan keberadaan BP2MI lebih mengarah pada upaya perlindungan PMI sekaligus menfasilitasi  CPMI yang ingin bekerja keluar negeri secara prosedural.

“Jangan mudah terbuai dengan janji janji manis agen tenaga kerja. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang tersesat dan terlantar. Oleh karenanya para calon pencari kerja harus cermat mencari informasi peluang kerja, ” katanya.

Baca juga: Jumlah Penduduk Bekerja Naik 151 Ribu dan Pengangguran Turun 0,04%

Khusus kepada para Jurnalis yang hari ini menjadi peserta sosialisasi  diharapkan kerjasamanya untuk ikut menyebarluaskan informasi terkait peluang kerja dan prosudurnya.

Sebelumnya,   Kepala BP3MI Sulawesi Selatan  Suratmi Hamida,   S.Sos, mengatakan BP2MI bermitra dengan Komisi IX DPR RI untuk terus menyebarluaskan informasi secara masif tentang peluang kerja luar negeri dan migran aman.

Baca juga: Miris Kondisi Ekonomi, Imam Masjid Nurul Mu'min Bette Desa Janganjangan Sudah 5 Bulan Tak Terima Insentif

“Sesuai amanat UU Nomor 18/2017, BP2MI bertugas untuk memberikan pelindungan menyeluruh kepada PMI dan memberikan informasi kepada PMI/CPMI. Ini adalah bentuk pelindungan yang paling mendasar, ” tutur Hamida di hadapan peserta sosialisasi.

Suratmi menjelaskan tidak hanya pemerintah pusat, namun pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah desa juga memiliki kewajiban yang diatur oleh UU Nomor 18/2017 untuk turut terlibat secara kolaboratif dan proaktif dalam memberikan pelindungan menyeluruh bagi PMI.

Baca juga: Kemnaker Lounching Buku Panduan Teknis Perlindungan PMI, AP2TKI: Buku Panduan Melahirkan PMI yang Kompetensi

Dikatakan, beberapa negara telah membuka kesempatan kerja bagi calon pekerja Indonesia. Hingga saat ini kata dia,   BP3MI Sulsel telah menfasilitasi pemberangkatan Tenaga Kerja  ke Luar Negeri sekira 4000an orang. Khusus untuk Kab Barru jumlah PMI yang bekerja di Luar Negeri sebanyak 26 orang dan mayoritas ke Malaysia.

Humas IKP/RK